Bupati Bulukumba Tidak Hadir di RDP PT Lonsum dan Tokoh Adat, Djaya Jumain Sebut  Andi Utta Abaikan Persoalan Rakyat di Tanah Adat 

MAKASSAR- Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di lantai 4 gedung DPRD Sulsel, Rabu (5/6/2024).

Rapat tersebut membahas persoalan tanah adat Kajang yang diduga dikuasai oleh perusahaan perkebunan karet PT. London Sumatera Indonesia Tbk (PT. Lonsum) yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

Baca juga: Melalui Muswil, Istambul Afrikana Resmi Ketuai DPW KKDB  Jabodetabek

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Firmina Tallulembang, didampingi Wakil Ketua Komisi B serta satu orang anggota Komisi B.

RDP dihadiri oleh perwakilan Pj Gubernur Sulsel, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sulsel, Kuncoro Bhakti, Kepala BPN Kabupaten Bulukumba, Masri Limart, pimpinan PT. Lonsum yang diwakili oleh Rusli, Kuasa Hukum Tokoh Adat Kajang, Dr. Muh. Nur, dan sejumlah tokoh adat Kajang.

Baca juga: Pastikan Layanan Bagi Ibu Hamil dan Menyusui, Lurah Tanete Alamsyah Kunjungi Posyandu Delima

Pada kegiatan itu, Firmina menyayangkan ketidakhadiran Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf atau Andi Utta.

Padahal pihaknya telah menyurati orang nomor satu di Kabupaten Bulukumba itu, namun tetap tidak hadir.

Baca juga: Barru ke 63 Tahun, Pecah Rekor Dihadiri Tujuh Puluh Ribu Peserta Jalan Santai Anti Mager

Terpisah Advokat Kantor Hukum Law Firm DR.Muhammad Nur, S.H & Associates Saudara, Djaya Jumain sangat menyayangkan Bupati Bulukumba Andi Utta tidak hadir dalam RDP 

" Harusnya  pak bupati hadir biar menyaksikan apa kejadian yang sebenarnya dan pahan subtansi dari permasalahan yang selama ini diperjuangkan, Intinya ketidak hadiran Bupati Bulukumba terkesan menghindar dan tidak paham dan abaikan aspirasi rakyat terkait persoalan tanah adat di PT Lonsum " Ungkapnya

Baca juga: Surat BKN Tidak Serta Merta Menganulir SK Pensiun Mantan Sekprov

Ketidak hadiran Bupati  dalam RDP menyebabkan kegiatan tersebut dijadwal ulang dan akan segera dilakukan RDP kedua yang akan menghadirkan ulang Bupati Bulukumba, Ketua DPRD Bulukumba, Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, dan seluruh stake holder terkait, tutup Djaya Jumain.

(dj/mhh)

Baca juga: Ketua DPD PAN Zainal Arifin Berharap Pembangunan IKN Dapat Terwujud Sesuai Target Presiden RI