Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Menteri LHK: Birokrasi Harus Responsif

SULSEL - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik empat Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup KLHK di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.

Dilansir dari  PPID Biro Humas KLHK , Keempat pejabat yang dilantik yaitu U. Mamat Rahmat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Edi Sulistyo Heri Susetyo sebagai Kepala Biro Perencanaan, Irawan Asaad sebagai Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, dan Rudianto Saragih Napitu sebagai Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia Minta KPU Kawal Jalannya Sipol

Dalam sambutannya, Menteri Siti mengungkapkan bahwa posisi keempat ini adalah organ-organ esensial Kementerian LHK. Esensial di sini artinya sangat penting.

Secara pribadi, Menteri Siti juga ikut mengikuti perkembangan terhadap situasi dan organ-organ esensial ini terutama dari medsos, pemangku kepentingan dan lain-lain.

Baca juga: Perayaan Hari Raya Idul Fitri, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Minta Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Dituturkannya, Jadi jika terlambat merespons permasalahan, maka Kementeriannya akan ketinggalan oleh isu tersebut.

Baca juga: Taufik Basari: PPHN Penting Sebagai Upaya Keberlanjutan Pembangunan

"Kemudian datang lagi isu yang baru, akhirnya akan terlindas Kementeriannya oleh isu yang bertubi-tubi masuk, "jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti mengingatkan kembali posisi penting dari birokrasi atau politik eksekutif yaitu simbolik, ekstraktif, regulatif, alokatif/distributif dan responsif. 

Baca juga: RDP di DPR RI, Gubernur Siap Ambil Alih Lahan Vale untuk Kesejahteraan Rakyat Sulsel

“Saya ingin seluruh unit di Kementerian memahami dengan baik posisi-posisi tersebut, ” katanya.

“Tolong bekerja dengan fokus, menjaga baik-baik, utuh, rasional, disiplin, transparan dan semua prinsip-prinsip birokrasi, merespons dengan baik, serta menggunakan hati juga, ”pungkas Menteri Siti dalam arahannya saat  melantik Pejabat Tinggi Pratama.

Baca juga: Bambang Hermanto: Revisi Perpes Nomor 191 Tahun 2014 Harus Memperjelas Alokasi BBM Bersubsidi

Sumber berita: Humas P3E Sulawesi dan Maluku